FGD RPP UU 13 Th.2018 dengan Perpustakaan Khusus Kementerian dan Lembaga Pemerintah

  • FGD RPP UU 13 Th.2018 dengan Perpustakaan Khusus Kementerian dan Lembaga Pemerintah
  • FGD RPP UU 13 Th.2018 dengan Perpustakaan Khusus Kementerian dan Lembaga Pemerintah

Gambir, Jakarta,-- FGD RPP UU 13 Th.2018 Dengan Perpustakaan Khusus Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Hotel Aryaduta Jakarta, Senin 23 September 2019. Pembukaan dan pemaparan oleh Sri Marganingsih Kasubdir. Deposit Perpustakaan Nasional RI.

RPP dapat mengoptimalkan kewajiban para perpustakaan khusus K/L, sehingga perpustakaan khusus lembaga dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di lembaganya, Pernyataan Wahyu dari Perpustakaan Kementerian Luar Negeri. 

Eka mewakili dari BPPT "Hal yang harus dikeluarkan/dicantumkan dalam RPP ada beberapa poin antara lain,  Berharap ada kata “wajib” yang tercantum secara eksplisit, jadi penyerahan oleh pihak terkait itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan, repository institusi juga dituangkan secara eksplisit, dan terkait hal tersebut kami (forum) sedang membuatkan draft-nya."

UU dan RPP KCKR dapat menjadi pedoman untuk pemerintah daerah, karena Kemendagri juga sebagai pembina. Pasal 15 ayat (3), penyerahan KCKR oleh lembaga negara “dipandang perlu menyerahkan”, seharusnya diganti kata “wajib”. Pendapat Arison mewakili Kementerian Dalam Negeri.

0 komentar

Leave a comment