PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 
Menimbang :
a. bahwa karya rekam film ceritera atau film dokumenter merupakan salah satu jenis karya rekam yang menggunakan bahan baku khusus, sehingga pelaksanaan serah simpan dan pengelolaannya memerlukan penanganan secara khusus;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dipandang perlu mengatur pelaksanaan serah simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter denga Peraturan Pemerintah;
 
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
 
MEMUTUSKAN :
 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER.
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam pita, piringan , dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi umum.
2. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengara yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pira seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
3. Film ceritera adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi ceritera dan tidak tergantung pada tempat penayangaan atau masa putar.
4. Film dokumenter adalah semua jenis film yang tidak termasuk film dokumetner yang wajib diserahkan pada Asrisp Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentnag Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.
5. Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
6. Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai tugas menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Wilayah Republik Indonesia.
7. Perpustakaan Daerah adalah satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang berkedudukan diibukota propinsi yang diberi tugas menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah.
8. Bibliografi adalah daftar bahan pustakan, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut sistem tertentu.
 
BAB II
TUJUAN
 
Pasal 2
Kewajiban serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
 
Pasal 3
Kewajiban serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
 
BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN
 
KARYA REKAM FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER
 
Bagian pertama
 
Wajib Serah-Simpan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter
 
Pasal 4
(1) Setiap :
a. Pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia;
b. Warga Negara Republik Indonesia yang hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenternya direkam atau diproses diluar Wilayah Negara Republik Indonesia;
wajib menyerahkan sebuah hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di propinsi yang bersangkutan.
(2) Kewajiban menyerahkan hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak proses rekaman selesai.
 
Pasal 5
(1) Setiap orang yang memasukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter mengenai Indonesia ke dalam Wlayah Negara Republik Indonesia yang jumlahnya:
a. lebih dari 10 (sepuluh) buah untuk setiap judul atau
b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukan lagi judul yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah.
wajib menyerahkan sebuah karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul yang dimasukkan kepada Perpustakaan Nasional.
(2) Kewajiban menyerahkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan.
 
Pasal 6
Jenis karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserah-simpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustkaan Daerah terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam, pita, piringan dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
 
Pasal 7
Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahsimpankan kepada Perpustkaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah merupakan rekaman hasil penggandaan dari rekaman utama film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan.
 
Bagian Kedua
Persyaratan
 
Pasal 8
Karya rekam film cerita atau film dokumenter yang diserahsimpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah telah lulus sensor film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Pasal 9
(1) Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserah-simpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyarakat kualitas.
(2) Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kualitas rekaman;
b. kualitas bahan baku;
c. keutuhan;
d. kelengkapan ceritera;
e. tahan lama untuk disimpan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
Bagian Ketiga
Penyerahan
 
Pasal 10
(1) Penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.
(2) Penyerahan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara pengiriman dengan pos tercatat atau cara pengiriman lainnya.
(3) Penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter melalui cara pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara yang baik dan aman sesuai dengan ketentuan teknis pengiriman yang berlaku pada umumnya.
 
Pasal 11
Penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan dibuktikan tanggal pengiriman karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan.
 
BAB IV
TATA CARA PENYERAHAN DAFTAR JUDUL KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER
 
Pasal 12
(1) Setiap :
a. Pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia;
b. Orang atau badan yang bertanggungjawab memasukan karya rekam flm ceritera atau film dokumenter mengenai Indonesia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
wajib menyerahkan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang telah atau akan dihasilkan atau dimasukan, kepada Perpustakaan Nasional dan kepada Perpustakaan Daerah di pronpinsi yang bersangkutan.
(2) Kewajiban menyerahkan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan;
 
Pasal 13
(1) Daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter sekurang-kurangnya memuat:
a. judul film ceritera atau film dokumenter;
b. nama pengarang;
c. nama penulis skenario;
d. nama sutradara;
e. nama perusahaan rekaman film;
f. tempat produksi;
g. tahun produksi;
h. sari cerita film atau film dokumenter.
(2) Daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha rekaman atau penanggung jawab rekaman atau orang atau badan yang bertanggung jawab memasukan karya rekam ke dalam Wilayah Republik Indonesia.
 
Pasal 14
Penyerahan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB V PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAY FILM DOKUMENTER
 
Bagian pertama
Umum
 
Pasal 15
Pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan oleh :
a. Perpustakaan Nasional;
b. Perpustakaan Daerah.
 
Pasal 16
Pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter meliputi:
a. penerimaan;
b. pengolahan;
c. penyimpanan;
d. pendayagunaan;
e. pelestarian;
f. pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
 
Pasal 17
Segala hal yang diperlukan bagi pelaksanaan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah.
 
Pasal 18
(1) Dalam pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter, Perpustkaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing.
(2) Kerjasama dalam rangka pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengelolaan dalam arti pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
Pasal 19
(1) Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional
 
Bagian Kedua
Penerimaan
 
Pasal 20
(1) Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah melakukan pemeriksanaan persyaratan kualitas terhadap karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserah-simpankan.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan kualitas menunjukan karya rekam film ceritera atau film dokumenter memenuhi persyaratan kualitas. Kepapa Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan kepada orang atau badan yang menyerah-terimakan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan kualitas menunjukan karya rekam film ceritera atau film dokumenter tidak memenuhi persyaratan kualitas. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah memberikan surat pemberitahuan penolakan kepada orang atau badan yang menyerah-simpankan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(4) Pemberian surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pengembalian karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, pemberian tanda bukti penerimaan, dan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
Pasal 21
Penolakan dan pengembalian karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), tidak meniadakan kewajiban orang atau badan yagn bersangkutan untuk tetap berkewajiban menyerahkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul yang ditolak dan dikembalikan.
 
Pasal 22
(1) Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah melakukan pencatatan terhadap karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diterimanya.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan :
a. judul film ceritera atau film dokumenter;
b. nama pengarang;
c. nama penulis skenario;
d. nama sutradara;
e. nama perusahaan rekaman film;
f. tempat produksi;
g. tahun produksi;
h. tanggal penerimaan;
i. keterangan lain yang dianggap perlu.
 
Bagian Ketiga
Pengolahan
 
Pasal 23
(1) Hasil pencatatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dijadikan dasar dalam pengolahan dan penyusunan yang dilakukan dengan cara dan teknik tertentu sebagai katalog, bibliografi atau bentuk lainnya untuk keperluan Perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan dan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
Pasal 24
(1) Karya rekam film ceritera atau film dokumenter dimuat dalam bibliografi Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional dan dalam Bibliografi Daerah yang diterbitkan oleh Perpustakaan Daerah.
(2) Bibliografi Nasional Indonesia dan Bibliografi Daerah diterbitkan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3(tiga) bulan dan kumulasi tahunan.
 
Pasal 25
(1) Bibliografi Nasional Indonesia, Bibliogafi Daerah dan kumulasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib disampaikan kepada orang atau badan yang menyerah-sempankan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
Bagian Keempat
Penyimpanan
 
Pasal 26
(1) Karya rekam film ceritera atay film dokumenter yang diserah-terimakan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah disimpan pada tempat penyimpanan khusus film ceritera atau film dokumenter
(2) Penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara teknis penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
Bagian Kelima
Pendayagunaan
 
Pasal 27
 
(1) Pendayagunaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter oleh Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah dilakukan dengan memanfaatkan karya rekam yang bersangkutan kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, penyebaran informasi dan kebudayaan.
(2) Perndayagunaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pelestarian hasil budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Pasal 28
Setiap orang dilarang memanfaatkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter yag diserah-terimakan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah untuk tujuan komersial.
 
Pasal 29
Pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter hanya dapat dilakukan di dalam lingkungan Perpustakaan Nasional dan/atau lingkungan Perpustakaan Daerah.
 
Pasal 30
(1) Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter, apabila dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak sesuai dengan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
Pasal 31
(1) Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang karena sifatnya dilarang Pemerintah untuk diedarkan untuk umum, hanya dapa dimanfaatkan setelah mendapat izin dari Kepala Perpustakaan Nasional.
(2) Untuk memperoleh izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
(3) Permohonan secara tertulis sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat keterangan:
a. nama orang atau badan yang akan memanfaatkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
b. judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
c. tujuan atau maksud pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
d. tanda tangan orang atau badan yang akan memanfaatkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
Pasal 32
(1) Dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Perpustakaan Nasional sudah harus memberikan jawaban atas permohonan secara tertulis tersebut.
(2) Jawaban kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. pemberian izin pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
b. penolakan izin pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(3) Dalam hal izin pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perpustakaan Nasional memberikan alasan penolakan izin pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
 
Bagian Keenam
Pelestarian
 
Pasal 33
Pelestarian karya rekam film cerita atau film dokumenter dilaksanakan melalui penyimpanan, perawatan, dan pengamanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
 
Pasal 34
Penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenterdilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
 
Pasal 35
(1) Perawatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan terjadinya kerusakan karya rekam film ceritera atau film dokumenter baik karena proses alam atau karena ulah manusia.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
Pasal 36
 
(1) Pengaman karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan terhadap keutuhan dan kelengkapan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
Pasal 37
(1) Untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan dalam rangka pelestarian karya rekam film ceritera atau film dokumenter, Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah dapat mengalih-bentukan karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserah-simpankan ke dalam bentuk media karya rekam yang lain.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Pasal 37
(1) Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah memberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan yang karya rekam film ceritera atau film dokumenternya dialih-bentukan ke dalam bentuk media karya rekam yang lain.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
Bagian Ketujuh
Pengawasan
 
Pasal 39
Pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan oleh Kepala Perpustakaan Nasoinal dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah.
 
Pasal 40
Dalam rangka pengawasan, Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah dapat memberikan teguran secara tertulis kepada badan atau orang yang tidak melakukan kewajiban menyerah-simpankan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
 
Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40 diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
BAB VI
PENGELOLAAN DAFTAR JUDUL KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER
 
Pasal 42
(1) Daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah, diterima, disusun, disimpan, dan digunakan sebagai alat pemantau pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
 
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
 
Pasal 43
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 28, dipidana dengan pidadna kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan atau pidana denda setingi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
 
Pasal 44
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tinginya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam .
 
Pasal 45
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dan pasal 44 adalah pelanggaran.
 
Pasal 46
Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dan pasal 44, tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyarehkan karya rekam film ceritera atau karya rekam dokumenter sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
 
Pasal 47
Palaksanaan serah-simpan karya rekam film dan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter oleh badan-badan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 
Pasal 48
Perpuatakaan Nasional dan Perpustakaan daerah melakukan pengelolaan karya rekam dan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserah-simpankan oleh badan-badan Pemerintah sesuai dengan ketentuan pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
 
Pasal 49
Semua ketentuan yang mengatur serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang telah ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
 
Pasal 50
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal mulai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
 
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 1999